1. Dana desa yang diberikan pada tahap ketiga adalah sebesar ....
2. Seluruh unsur-unsur dalam logo Kementerian Keuangan tergambar dalam ruang segi lima yang menggambarkan ....
3. Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan memiliki misi-misi berikut ini, kecuali
4. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah ditetapkan pada tahun ....
5. Pihak yang berhak menyusun dan menetapkan Indeks Kesulitan Geografis Desa untuk menghitung dana desa adalah ....
6. Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang ..
8. Arsitektur SIKD Nasional dan SIKD Daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
10. Apabila dana desa tersisa di RKD tahun anggaran sebelumnya melebihi 30%, tindakan yang diambil oleh bupati adalah ....
11. Standar manajemen proyek Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
12. Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor ....
13. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis ....
14. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah diterbitkan pada tahun ....
15. Untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional, pemerintah mengatur Lembaga Keuangan Mikro melalui undang-undang ....
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada ....
17. Bentuk pertanggungjawaban kinerja Otoritas Jasa Keuangan tertuang dalam bentuk laporan ....
18. Perubahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah dapat terjadi setelah mendapatkan izin dari
19. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang perindustrian adalah undang-undang ....
20. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak ....
23. Kenaikan nilai mata uang dalam ne• geri terhadap mata uang asing biasa disebut dengan istilah ....
24. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sebanyak ... tahap.
25. Pembakuan data Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan untuk kemudahan ....
A. 10%
B. 20%C. 25%D. 30%E. 40%
2. Seluruh unsur-unsur dalam logo Kementerian Keuangan tergambar dalam ruang segi lima yang menggambarkan ....
A. Dasar negara PancasilaB. Nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian KeuanganC. Lima kode etik pegawai Kementerian KeuanganD. Lima misi Kementerian KeuanganE. Visi Kementerian Keuangan
3. Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan memiliki misi-misi berikut ini, kecuali
A. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.B. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum.C. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.D. Memastikan perimbangan dana pusat dan daerah secara efisien.E. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
4. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah ditetapkan pada tahun ....
A. 2017B. 2016C. 2014D. 2012E. 2006
5. Pihak yang berhak menyusun dan menetapkan Indeks Kesulitan Geografis Desa untuk menghitung dana desa adalah ....
A. Menteri KeuanganB. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiC. GubernurD. BupatiE. Kepala desa
6. Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor
A. 46 Tahun 2014B. 59 Tahun 2019C. 49 Tahun 2016D. 56 Tahun 2016E. 46 Tahun 2017
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang ..
A. Standar Akuntansi PemerintahanB. Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan PerpajakanC. Dana DesaD. Konversi Penyaluran Dana Bagi HasilE. Keterbukaan Informasi Keuangan Daerah
8. Arsitektur SIKD Nasional dan SIKD Daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
A. Arsitektur proses bisnisB. Arsitektur dataC. Arsitektur aplikasiD. ArsitekturteknologiE. Arsitektur target pembangunan
9. Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran Dana Bagi Hasil bersumber dari pemerintah daerah atau ....
A. Kementerian KeuanganB. Kementerian Dalam NegeriC. Bank IndonesiaD. Legislatif DaerahE. Bupati
10. Apabila dana desa tersisa di RKD tahun anggaran sebelumnya melebihi 30%, tindakan yang diambil oleh bupati adalah ....
A. Menunda penyaluran dana desa.B. Menyalurkan dana desa hanya sebesar 70%.C. Hanya menyalurkan dana desa dua tahap terakhir.D. Menyalurkan dana desa setelah mendapat keputusan dari Kemen• terian Keuangan.E. Tidak memberikan dana desa pada tahun anggaran tersebut.
11. Standar manajemen proyek Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
A. InisiasiB. PerencanaaC. PelaksanaanD. PemeliharaanE. Pemantauan
12. Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor ....
A. 47 Tahun 2016B. 58 Tahun 2016C. 50 Tahun 2017D. 64 Tahun 2017E. 71 Tahun 2017
13. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis ....
A. KasB. AsetC. KonseptualD. PendapatanE. Akrual
14. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah diterbitkan pada tahun ....
A. 2008B. 2006C. 2004D. 2002E. 1999
15. Untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional, pemerintah mengatur Lembaga Keuangan Mikro melalui undang-undang ....
A. Nomor 4 Tahun 2011B. Nomor 2 Tahun 2012C. Nomor 1 Tahun 2013D. Nomor 6 Tahun 2013E. Nomor 3 Tahun 2014
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada ....
A. PresidenB. Menko PerekonomianC. Menteri KeuanganD. Inspektur JenderalE. DPR
17. Bentuk pertanggungjawaban kinerja Otoritas Jasa Keuangan tertuang dalam bentuk laporan ....
A. Anggaran dan PelaksanaanB. Keuangan dan KegiatanC. Pengawasan dan UsulD. Anggaran dan KegiatanE. Anggaran dan Pertanggung jawaban
18. Perubahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah dapat terjadi setelah mendapatkan izin dari
A. DPRB. PresidenC. Menko PerekonomianD. Menteri KeuanganE. Bank Indonesia
19. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang perindustrian adalah undang-undang ....
A. Nomor 2 Tahun 2012B. Nomor 4 Tahun 2012C. Nomor 2 Tahun 2013D. Nomor 3 Tahun 2014E. Nomor 6 Tahun 2014
20. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak ....
A. 1miliarB. 2,5 miliarC. 3,5 miliarD. 4 miliarE. 5 miliar
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 adalah produk hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan ....
A. Ekonomi Mikro
B. Perbankan Syariah
C. Koperasi
D. Usaha Kecil Menengah
E. Rahasia Dagang
22. Segala hal yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan diatur melalui undang-undang ....
A. Nomor 21 Tahun 2011B. Nomor 37 Tahun 2011C. Nomor 18 Tahun 2012D. Nomor 24 Tahun 2013E. Nomor 13 Tahun 2014
23. Kenaikan nilai mata uang dalam ne• geri terhadap mata uang asing biasa disebut dengan istilah ....
A. RedenominasiB. InflasiC. DeflasiD. DevaluasiE. Revaluasi
24. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sebanyak ... tahap.
A. SatuB. DuaC. TigaD. EmpatE. Lima
25. Pembakuan data Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan untuk kemudahan ....
A. Pengumpulan dataB. Komunikasi dataC. Kompilasi dataD. Konsolidasi dataE. Validasi data
Posting Komentar untuk "Latihan Soal CPNS, Latihan Soal SKB Bidang Ekonomi Dan Keuangan"