LATIHAN SOAL SKB BIDANG SOSIAL
1. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan kawasan ramah lanjut usia yang pedomannya diatur melalui ....A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
B. Peraturan Menteri Sosial Nomor20 Tahun 2015
C. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017
D. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004
E. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
2. Salah satu bentuk rehabilitasi sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ....
A. Pemberian bantuan usaha
B. Pelatihan keterampilan
C. Supervisi dan advokasi sosial
D. Penguatan kelembagaan
E. Bantuan dan asistensi sosial
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang ....
A. Penanganan Gelandangan dan Pengamen JalananB. Penanganan Fakir MiskinC. Sistem Jaminan Sosial NasionalD. Pedoman Program PerlindunganE. Sosial Pemberdayaan Masyarakat Miskin
4. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip ....
A. Asuransi sosial
B. Asuransi sosial atau prinsip ekuitas
C. Asuransi sosial atau tabungan wajib
D. Asuransi sosial atau tabungan sukarela
E. Prinsip ekuitas atau tabungan wajib
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang ....
A. Program Keluarga Harapan
B. Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah
C. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
D. Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
E. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
6. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali ....
A. Terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
B. Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
C. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga.
D. Mendapat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat.
E. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri.
7. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang setidaknya harus berusia ....
A. 35 tahun B. 40 tahun C. 45 tahun D. 50 tahun E. 60 tahun
8. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan oleh ....
A. Presiden
B. Wakil presiden
C. Menteri
D. Inspektur jenderal
E. Kepala daerah
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 adalah produk hukum yang mengatur tentang ....
A. Kesejahteraan Sosial
B. Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
C. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
D. Kesejahteraan Lanjut Usia
E. Kementerian Sosial
10. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan ....
A. Hak dan kewajiban sebagai warga negara
B. Aturan setempat yang berlaku
C. Kearifan lokal masyarakat
D. Norma-norma dasar negara
E. Kebutuhan dasar minimal
A. Kementerian Sosial
B. Instansi sosial provinsi
C. Instansi sosial kabupaten
D. Pemerintah desa
E. BPS
12. Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang bertanggung jawab kepada ....
A. DPR
B. Presiden
C. Wakil presiden
D. Menteri Sosial
E. Menteri Keuangan
13. Untuk mendorong, mengoordinasi, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk
A. Asosiasi Badan Usaha Penyelenggara Kesehatan Sosial
B. Tim Pemantau Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
C. Badan Pemeriksa Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
D. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
E. Tim Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
14. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berikut ini, kecuali ....
A. Rehabilitasi sosial
B. Jaminan sosial
C. Pemberdayaan sosial
D. Perlindungan sosial
E. Kemandirian sosial
15. Evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia harus dilakukan setidaknya ... kali dalam satu tahun.
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
E. Lima
16. Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini, kecuali ....
A. Perkembangan realisasi penyerapan dana
B. Pencapaian target keluaran
C. Catatan atas laporan keuangan
D. Kendala yang dihadapi
E. Saran tindak lanjut
17. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha merupakan salah satu bentuk dari ....
A. Rehabilitasi sosial
B.Jaminan sosial
C. Bantuan sosial
D. Pemberdayaan sosial
E. Perlindungan sosial
18. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat sesuai perannya dalam susunan pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional menjabat sebagai ....
A. Pengawas utama
B. Pengawas pembina
C. Pengawas madya
D. Pengawas
E. Anggota
19. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di ....
A. Wilayah perbatasan negara
B. Wilayah pinggirang kota besar
C. Wilayah kumuh perkotaan
D. Wilayah tinggi angka kemiskinan
E. Wilayah sulit dijangkau
20. Pelaksanaan penanganan fakir miskin di tingkat provinsi dikoordinasi oleh....
A. Menteri
B. Inspektur jenderal
C. Gubernur
D.Ketua DPRD
E. Kepala Instansi Sosial
21. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
A. Rehabilitasi sosialB. Jaminan sosialC. Bantuan sosialD. Pemberdayaan sosialE. Perlindungan sosial
22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab ....
A. Lembaga Kesejahteraan SosialB. DesaC. Badan usahaD. MasyarakatE. Pemerintah dan pemerintah daerah
23. Berikut merupakan bagian dari sumber daya manusia penyelenggaraan pena• nganan fakir miskin, kecuali ....
A. Tim ahli penanganan masalah sosialB. Tenaga pendampingC. Tenaga kesejahteraan sosialD. Relawan sosialE. Pekerja sosial profesional
A. Akuntabel
B. Transparan
C. Demokratis
D. Pembinaan
E. Sukarela
25. Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri atas unsur pemerintah, tokoh dan/ atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja, yang berjumlah sebanyak ....
A. 15 orang
B. 20 0rang
C. 30 0rang
D. 35 orang
E. 60orang
Posting Komentar untuk "Latihan Soal Seleksi CPNS SKB Bidang Sosial"