Blogger Jateng
Beranda / CPNS / Latihan Soal / Soal CPNS

Soal Seleksi CPNS SKB Formasi Pemerintah Daerah

Posting Komentar
Soal Seleksi CPNS SKB Formasi Pemerintah Daerah

1. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota disebut urusan pemerintahan ....
A. Umum
B. Khusus
C. Absolut
D. Konkruen
E. Sinkronisasi

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang ....
A. Desa
B. Pemerintahan Daerah
C. Tata Kelola Pembangunan Daerah
D. Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Daerah
E. Urusan Pemerintahan Absolut

3. Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh pemerintah melalui .... 
A. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006
B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008
E. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2005

4. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pelayanan-pelayanan berikut ini, kecuali ....
A. Pangan
B. Sosial
C. Pendidikan
D. Perumahan rakyat
E. Kesehatan

5. Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
A. Kebijakan daerah
B. Kelembagaan
C. Pegawai daerah
D. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri
E. Barang daerah

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang ....
A. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
B. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
C. Pedoman Penerimaan Hibah Internasional
D. Koordinasi Penataan Ruang Daerah
E. Pajak Tanah Daerah

7. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada ....
A. Gubernur dan BPK Perwakilan
B. Gubernur dan Inspektorat Provinsi
C. Menteri dan gubernur
D. Menteri
E. Menteri dan BPK

8. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah berikut ini, kecuali ....
A. Pencairan dana cadangan
B. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
C. Pemindahtanganan barang milik daerah
D. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
E. Pinjaman daerah

9. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ....
A. Pemerintah pusat
B. Pemerintah daerah provinsi
C. Pemerintah daerah kabupaten
D. Presiden
E. Kementerian Dalam Negeri

10. Usulan inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari ....
A. Ketua DPRD
B. Bupati
C. Pimpinan perangkat daerah
D. Rapat paripurna DPRD
E. Menteri

11. Pelaksanaankewenanganberdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur oleh ...
A. Peraturan Menteri
B. Peraturan Gubernur
C. Peraturan Bupati
D. Kecamatan
E. Desa
 
12. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama ....
A. Tiga bulan
B.Enam bulan
C. Delapan bulan
D. Sepuluh bulan
E. Dua belas bulan

13. Penanganan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan ....
A. Umum
B. Khusus
C. Konkruen
D. Absolut
E. Daerah

14. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang dapat membentuk komisi sebanyak ....
A. Dua belas komisi
B. Delapan komisi
C. Enam komisi
D. Lima komisi
E. Empat komisi

15. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di provinsi, kabupaten, dan kecamatan dibentuk ....
A.Pemdakora
B. Forkopimja
C.Forkopimda
D. BPD
E. Musrenbang

16. Pemutahiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit ... kali dalam setahun
A.Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
E. Enam

17. Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup hal-hal berikut ini, kecuali ....
A. Kondisi geografis daerah
B. Potensi sumber daya daerah
C. Ekonomi dan keuangan daerah
D. Aspek kesejahteraan masyarakat
E. Aspek keberlanjutan pembangunan

18. Memiliki jumlah penduduk sedikitnya lima ribu jiwa atau seribu kepala keluarga, merupakan syarat pembentukan desa di wilayah ....
A. Sumatra
B. Jawa
C. Bali
D. Sulawesi Selatan
E. Papua

19. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, gubernur bertanggung jawab kepada ....
A. Presiden
B. Menteri Dalam Negeri
C. MPR
D. DPR
E. DPRD Tingkat I

20. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh ....
A. Bupati
B. Wakil bupati
C. Sekretaris daerah
D. Ketua DPRD
E. Kepala SKPD terkait

21. Orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa harus berpendidikan paling rendah ....
A. SD
B. SMP 
C. SMA
D. Diploma
E. Sarjana

22. Tokoh yang dilarang dilibatkan dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah ....
A. Kepala desa
B. Tokoh masyarakat
C. Ketua RT
D. Ketua RW
E. Tidak ada jawaban benar

23. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah di bawah koordinasi ....
A. Wakil presiden
B. Menteri koordinator
C. Menteri
D. Gubernur
E. Inspektur jenderal

24. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden. Dewan pertimbangan otonomi daerah ini diketuai oleh ....
A. Ketua DPR
B. Wakil presiden
C. Menteri Dalam Negeri
D. Gubernur
E. Bupati

25. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan ....
A. Keputusan Presiden
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri
C. Peraturan Daerah
D. Keputusan DPRD
E. Peraturan Gubernur
Location:

Posting Komentar untuk "Soal Seleksi CPNS SKB Formasi Pemerintah Daerah"